fatwa haram Golput MUI: bukti mandulnya Pemerintah, tumpulnya demokrasi dan hak azasi manusia


“Ketika kita mendapatkan undangan pesta pernikahan dari seorang sahabat atau teman karib kita. Kita sangat tahu dan kenal luar dalam teman kita ini. Lalu kita dihadapkan pada pilihan, hadir atau tidak, dengan pertimbangan adanya kepentingan dan agenda lain kita. Akan dan bisakah kita menghadiri gawenya temen kita tadi? Bolehkah kita tidak menghadirinya? Marah dan bencikah teman kita jika kita tidak datang? Haram dan menjadi kafirkah kita karena tidak mau atau berhalangan menghadirinya?”

Ilustrasi diatas saya gunakan untuk menggambarkan dan mencoba mengkritisi fatwa haram Golput MUI yang baru saja muncul itu. Mari kita berpijak pada logika berpikir kita. Coba kita jawab berbagai pertanyaan berikut ini:

“wajibkah dan mengapa kita harus hadir dan mencoblos dalam Pemilu besok? dalam sistem pemilu esok, jika kita tidak pernah mengenal dengan baik calonnya, maukah kita nyoblos sembarangan? sudahkah kita dikenalkan dengan para calon tersebut? memilih atau tidak memilih itu haknya siapa, pemerintah, MUI, atau kita sebagai rakyat Indonesia? lalu, katakanlah, jika seluruh rakyat Indonesia urun memilih semua, apakah Indonesia akan kian baik? para wakil rakyat yang terpilih dapatkah menjamin bahwa dia yang terbaik dan dapat membuat baik Indonesia? apakah urusan memilih dalam Pemilu adalah urusan MUI (majelis ulama indonesia)? lebih penting mana, hadir 1 jam untuk mencoblos atau 1 jam bekerja mencari sesuap nasi untuk anak dan istri? tidakkah MUI tahu kondisi riil masyarakat Indonesia yang mayoritas kesulitan mencari sesuap nasi? efektifkah fatwa ini untuk makin mendorong masyarakat untuk memilih? adakah kepentingan politis suatu kelompok atau golongan atau partai yang menumpangi MUI? atau, jangan-jangan MUI cuman ingin cari perhatian dengan tebar fatwa sebanyak-banyaknya? apakah MUI tidak belajar banyak dari pengalaman efektifitas fatwa-fatwa lain yang telah diterbitkan?”

Dari berbagai pertanyaan diatas, silahkan dijawab dan dimaknai sendiri oleh Pembaca. Saya hanya berpesan, janganlah sampai, agama dilembagakan hanya untuk memaksakan kehendak salah dua atau tiga kelompok saja
dan makin memperburuk citra agama tersebut. Jika akhirnya pemerintah membuat peraturan perundangan untuk mendukung fatwa ini, hal ini juga akan memperjelas ketidakberdayaan pemerintah dibanding MUI. Pemerintah hanya akan terus disetir oleh MUI. Bagaimana menurut Anda? —Munir

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: