koalisi parpol dalam pemilu: hanya sekedar alat meloloskan utusan agar nantinya bisa jadi sumber pendapatan partai setelah menjabat


Saya percaya, ini bukan rahasia umum lagi. Koalisi partai politik dalam pemilu hanya sebagai alat atau kendaraan agar nantinya jika calon presiden atau wakil presiden yang diusung partai yang berkoalisi terpilih, maka para partai anggota koalisi akan mendapatkan jatah kursi, minimal menjadi menteri di kabinet. Atau, bisa saja ditempat diberbagai posisi strategis di setiap departemen yang ada di bawah kementerian terkait.

Jika sudah begini, si pejabat utusan partai yang berkoalisi ini harus ‘setor upeti’ kepada partai masing-masing. Tujuannya adalah agar ada pemasukan dana segar terus menerus ke partai dari utusan tersebut. Mereka sudah pasti tahu sama tahu soal beginian.

Sebagai ilustrasi, saat ini sedang gencar-gencarnya saling lirik, saling lamar, dan saling tebar jaring antar partai potensial untuk bergabung menjadi anggota koalisi dan wajib mendukung calon presiden atau wakil presiden yang diusung tersebut. Alasan mereka macam-macam, ada yang mengatakan berkoalisi karena ideologi partainya sama, sudah bekerjasama dan sukses dalam satu kabinet, dan lain sebagainya.

Contoh, baru-baru ini, petinggi PPP (baca P3), datang ke Mabes Golkar untuk menyatakan dukungan Jusuf Kalla sebagai presiden. Nah, nanti, jika JK jadi, mau tidak mau, harus menyediakan 1 tempat kursi menteri untuk diduduki utusan PPP. Ada juga, tapi masih belum terang-terangan, antara PKB dan PKS. Dan ada pula tim 45 yang sedang menyeleksi calon potensial sebagai eksekutif, yang nantinya juga membutuhkan dukungan anggota koalisi berbagai parpol.

Okelah, cara ini boleh-boleh saja, asal masih memperhatikan dengan seksama dan serius akan kompetensi si utusan tersebut. Jika sampai asal-asalan, wah, mau jadi apa negara Indonesia ini? Demi kepentingan koalisi partainya, negara di korbankan.

Atau bisa saja si partai pendukung koalisi itu menunjuk seorang utusan dari akademisi yang profesional di bidangnya, namun, apakah obyektifitasnya bisa dijamin dan dibuktikan nantinya setelah menjabat? Jangan-jangan si pakar ini hanya akan berpikir bagaimana menghidupi partai yang mengutus atau mengusulkannya ini. Si intelektualis ini juga merasakan enaknya menjabat, makanya biar dipakai lagi, dia harus baik-baik dengan partai yang mengusung dia. Dia bekerja setengah untuk partai itu dan setengah lagi pada pekerjaan utamanya sebagai seorang menteri. Kan, jadinya serba setengah-setengah toh?

Wah, dijamin, Indonesia bakal tidak akan maju. Akan terjadi blunder yang terus menerus menggerogoti bangsa tercinta. Menurut saya, bangsa ini membutuhkan partai yang benar-benar tulus ikhlas mau berjuang demi bangsanya, bukan demi golongan atau partainya saja. Koalisi boleh, asal profesionalitas tetap terjaga, obyektifitas tetap yang utama, dan tetap menjunjung tinggi amanat kemajuan bangsa Indonesia.

Bagaimana menurut Anda? —munir

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: