pro kontra Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2009: banyak efek negatifnya daripada positifnya


Beberapa hari melakukan sosialisasi, saya sempat juga bersitegang dengan penduduk dan aparat setempat. Masalah yang muncul adalah karena adanya beberapa orang yang seharusnya telah mempunyai hak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT atau Daftar Pemilih Tetap.

Yang terjadi adalah, pertama, adanya protes dari pemilih yang tidak masuk tersebut. Mereka menganggap bahwa ada sabotase oleh pimpinan dusun atau desa setempat karena mendukung calon legislatif tertentu. Debat sempat memanas dan kami harus menjadi penengah mereka. Protes berlebihan dan tidak mau tahu serta tidak menghargai kepala dusun mereka ini terjadi gara-gara yang tidak masuk dalam DPT tersebut merupakan salah satu anggota keluarga salah satu caleg di daerah tersebut.

Kedua, bagi orang biasa yang tidak mempunyai kepentingan politik yang menggebu, akan membiarkan saja mereka tidak masuk dalam DPT. “Gak milih ya gak dihukum aja kok mas. Toh juga gak ada efeknya bagi saya nantinya”. Begitu komentar mereka yang memang dari sudah awal sudah malas dengan tetek-bengek pemilu.

Ketiga, dalam diskusi yang memanas tersebut, rupanya ada juga yang malah menganjurkan pada orang yang tak masuk DPT tersebut untuk golput saja. “Halah mas, golput saja kan beres. Gak usah pusing dengan kayak ginian. Lagian, konsekuensinya nanti jika terpilih pimpinan yang buruk peringainya, kita juga kan jadi bertanggung jawab. Ikutan dosa toh kitanya?”. Emang jenis yang ketiga ini susah, mau disosialisasi berpuluh kali pun, malah menyepelekan kami.

Setelah saya dan temen-teman mencoba merunut dimana sumber masalah sebenarnya, rupanya ada beberapa kemungkinan sumber kesalahan. Pertama, DPT tidak sama dengan aslinya, karena kesalahan berasal dari pihak kepala dusun dan perangkatnya yang bertugas untuk mendata penduduk mereka. Ini disebabkan karena mereka malas untuk meng-update data kependudukan. Bisa juga karena peraturan KPU tidak memperbolehkan dusun atau desa mengusulkan DPS atau Daftar Pemilu Sementara sesuai data pemilih ketika pemilihan kepala desa yang baru saja mereka lakukan. Sehingga dusun asal mengusulkan data lama saja. Ada juga yang beralasan karena kontribusi perangkat pemerintahan terendah ini tidak begitu dihargai sepadan dengan kerja dan resiko yang mereka hadapi.

Kedua, kesalahan DPT bisa berasal dari pihak PPS atau PPK yang mengusulkan ke KPU tingkat II di Kabupaten setempat. Setelah dusun mengusulkan ke desa, desa mengetik data tersebut kemudian dikirimkan ke KPU. Kemungkinan disini muncul kesalahan ketik dan lain sebagainya.

Ketiga, data yang begitu banyak numpuk di KPU Kabupaten yang membuat tenaga administrasinya malas untuk mengupdate sesuai yang diusulkan oleh pihak dusun dan desa. Atau bisa saja, saking banyaknya itu pula, kerja seseorang bisa berkurang konsentrasinya. Terjadilah kesalahan delete atau menghapus dan copy atau memperbanyaknya. Padahal, di KPU Kabupaten lah yang berhak untuk mencetak DPT tersebut.

Jika saya cermati dengan seksama, resiko terbesar kembali kepada pimpinan dusun yang langsung bersinggungan langsung dengan masyarakatnya. Jadi, kasihan sekali ya bagi para kadus atau kades itu, udah kerja keras dan benar bekerjanya, jika ada kesalahan dia pula yang harus menanggungnya. Padahal kesalahan bukan darinya.

Gimana menurut Anda? —Misbah

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: