Kado Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei 2009: Medali Emas dan Segudang Permasalahan Penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia


Mutu Pendidikan di Negeri Para Juara
Dalam beberapa tahun terakhir, medali emas dari berbagai olimpiade digenggam Indonesia.
Ada kado istimewa untuk Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Sabtu (2/5), hari ini. Enam medali emas diraih pelajar SMA asal Indonesia dari ajang International Conference of Young Scientists (ICYS) 2009 di Pszczyn, Polandia, pada 24-28 April.
Apa yang diraih anak-anak Indonesia dari negeri Lech Walesa itu merupakan medali emas terbanyak. Mereka berhasil mengalahkan siswa-siswi dari negara maju, seperti Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Rusia, Hongaria, dn Polandia.

“Mutu Pendidikan di Negeri Para Juara. Dalam beberapa tahun terakhir, medali emas dari berbagai olimpiade digenggam Indonesia. Ada kado istimewa untuk Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Sabtu (2/5), hari ini. Enam medali emas diraih pelajar SMA asal Indonesia dari ajang International Conference of Young Scientists (ICYS) 2009 di Pszczyn, Polandia, pada 24-28 April. Apa yang diraih anak-anak Indonesia dari negeri Lech Walesa itu merupakan medali emas terbanyak. Mereka berhasil mengalahkan siswa-siswi dari negara maju, seperti Jerman, Belanda, Amerika Serikat, Rusia, Hongaria, dan Polandia.”

Begitulah berita yang diturunkan Harian Nasional, Republika, tepat memperingati Hardiknas, 2 Mei 2009. Itu adalah sekelumit kebanggaan yang kita punyai. Lumayanlah untuk perlipur lara barang sejenak. Lumayan pula untuk menutupi beragam kesemrawutan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia ini. Yah, lumayan juga untuk bahan promosi dan kampanye Calon Presiden 8 Juli mendatang ini.

Namun, kita tetap tidak boleh silau dan menutup mata atas prestasi di atas. Rupanya, banyak para pakar pendidikan mencatat, bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia masih menyisakan segudang permasalahan. Seperti ketika saya menghadiri “Rapat Koordinasi, Konsultasi, dan Pengkajian Produk Hukum Bidang Pendidikan” yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Propinsi DIY, 28 April lalu. Dalam rapat tersebut, banyak sekali muncul permasalahan yang mengiringi sistem dan penyelenggaraan pendidikan di negeri tercinta ini. Rapat ini dihadiri oleh hampir seluruh Petinggi Perguruan Tinggi (swasta dan negeri) di DIY, pegiat pendidikan, Guru, Dosen, Dewan Pendidikan DIY, Badan Musyawarah Perguruan Swasta, Pakar Hukum Bidang Pendidikan, perwakilan pemerintah dari Kopertis, Diknas Pusat, Dikti Pusat, beserta perangkat yang ada di bawahnya. Saya sendiri hadir mewakili teman-teman saya pegiat “Gerakan Peduli Pendidikan Indonesia”.

Berikut ini ringkasan hasil mencatat saya selama perjalanan diskusi rapat tersebut:

  • Pendidikan Indonesia makin mengaburkan ideologi pendidikan, Pancasila, dan basis kebudayaan serta ciri kebangsaan Indonesia. Telah banyak ideologi dari luar Indonesia, terutama barat, diserap dan diadopsi tanpa diimbangi dengan identitas ke-Indonesiaan kita.
  • Tujuan pendidikan nasional, seperti yang terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, sebagai satu kesatuan yang utuh, tidak disadari secara utuh, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Sudahkah hal ini benar-benar menjadi ruh pendidikan di Indonesia? Atau bahkan hanya menjadi kepentingan sesaat belaka oleh segelintir kelompok atau golongan?
  • Implementasi pasal 31 UUD 1945, tentang Hak Anak untuk mendapatkan pendidikan (ayat 1), dan tentang kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai (ayat 2), belum sepenuhnya terlaksana.
  • Masih terjadi diskriminasi pelayanan pendidikan atas dasar kemampuan ekonomi, kemampuan akademis, kemampuan fisik, dan berbagai diskriminasi lain atas dasar kewilayahan, dan kewenangan (otonomi) daerah.
  • Keseimbangan antara peningkatan kualitas dengan pemerataan pendidikan, belum menjadi orientasi kebijakan pendidikan secara nasional.
  • Masih terdapat bias kebijakan pendidikan dengan asas sentralisasi dan desentralisasi. Terlihat pada berbagai benturan implementasi kebijakan di daerah.
  • Kerancuan alokasi anggaran pendidikan nasional 20% APBN dan 20% dari APBD.
  • Program pendidikan gratis Depdiknas untuk sekolah negeri, dan gelombang kritik yang diakibatkan (diskriminatif).
  • Menguatnya semangat otonomi daerah pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dengan adanya UU BHP sehingga kian menguatkan ketidakterjangkauan pendidikan oleh rakyat Indonesia. UU BHP akan mempermudah institusi pendidikan asing yang telah kuat basis keuangan, manajemen, dan imagenya masuh ke Indonesia. Dan, serta merta kelak akan menggilas institusi pendidikan Indonesia, yang hidup segan mati tak mau.

Adakah pendapat lain? –Misbah Munir–

One response to this post.

  1. Posted by leaderyutaro on 5 Mei 2009 at 04:10

    banyak sekali ya masalah pendidikan negara kita. setahu saya, yg jadi masalah selama ini hanya soal mahalnya pendidikan di indonesia. gimana ya kalo gini nih…

    Misbah says: Iya, inilah realitas yang harus kita hadapi sebagai bagian bangsa Indonesia. Mari kita berusaha semampu kita dengan peran kita masing-masing untuk merubah pendidikan Indonesia kian baik. Salam.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: