Perlukah TPS di Perguruan Tinggi?


Perlukah TPS di Perguruan Tinggi?

Perlukah TPS di Perguruan Tinggi?

Tuntutan mahasiswa akan adanya Tempat Pemungutan Suara atau TPS di Perguruan Tinggi sempat mengemuka dalam Pemilu 2009 ini. Alasan yang muncul lebih didasari pada kemudahan mahasiswa untuk menyalurkan hak suara pilihnya.

Tuntutan ini sangat logis karena dalam Pemilu khusus Legislatif, 9 April lalu didasarkan pada dejure pemilih (UU Nomor 10 Tahun 2008). Artinya, seorang warga dapat memanfaatkan hak pilihnya sesuai dengan bukti kependudukannya, baik dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau lainnya. Sehingga, bagi mahasiswa yang lebih banyak berasal dari luar daerah akan merasakan kesulitan memanfaatkan hak pilihnya. Alasannya lebih banyak karena rumitnya proses pemindahan agar seorang mahasiswa tercatat di Daftar Pemilih Tetap (DPT) daerah asal ke DPT di daerah kuliahnya.

Dampak dari aturan ini mengakibatkan ratusan ribu mahasiswa di Indonesia tidak bisa mencontreng. Di UGM saja, sekitar 8.000 mahasiswa tidak bisa memilih (KR, 30 April 2009). Fakta yang sangat menarik. Mahasiswa sebagai masyarakat terdidik yang diharapkan dapat memberikan contoh positif malah tidak memanfaatkan hak pilihnya. Apalagi dengan sistem pencontrengan yang dirasakan begitu rumit oleh masyarakat, mahasiswa harus bisa membantu mensosialisasikan dan dapat menjadi tempat bertanya masyarakat.

Namun, dengan aturan yang lebih longgar dalam Pemilu Presiden, 8 Juli mendatang, mahasiswa seharusnya bisa lebih berperan aktif dan memanfaatkan hak pilihnya dengan baik. Dalam Pilpres, seorang warga bisa masuk dalam DPT berdasarkan dejure dan defacto. Maksudnya, dengan hanya menandatangani surat pernyataan bahwa seorang warga akan memilih di suatu tempat maka sudah cukup untuk melegalkan mahasiswa untuk memilih dimanapun mereka berada.

Akibat positif dari aturan ini adalah tuntutan mahasiswa akan adanya TPS di perguruan tinggi dengan sendirinya terjawab. Seorang mahasiswa tidak perlu rumit mengurus dirinya di daerah asal mereka, namun cukup dengan mendaftarkan diri di TPS terdekat, mendatangani surat pernyataan, dan memberitahukan keluarganya bahwa dia akan memilih di kota atau kabupaten kuliahnya.

Saya salah satu mahasiswa yang menolak dengan adanya TPS di perguruan tinggi. Ada beberapa alasan yang mendasari hal ini. Pertama, kerumitan secara teknis pelaksanaan, mulai dari penetapan untuk siapa yang menjadi panitia pelaksana pemungutan suara, adanya duplikasi DPT di daerah asal mahasiswa dan di kampus, penentuan daerah pemilihan (Dapil) caleg, hingga resiko kehadiran mahasiswa di kampus ketika hari pemilihan adalah hari libur.

Kedua, jika ada TPS di perguruan tinggi, maka independensi suatu kampus akan dipertaruhkan. Bisa dibayangkan, setelah hasil pemilihan diketahui, maka akan ada Universitas atau Sekolah Tinggi ini yang mendukung caleg atau partai ini, dan ada Akademi atau Institut itu yang mendukung caleg atau partai itu. Nanti akan terlihat, bahwa UGM pendukung Presiden A, UII konstituen Presiden B, UNY tidak separtai dengan IKIP PGRI, UMY punya Presiden yang berbeda dengan UAD. ‘Humor intelektual’ yang tidak lucu bukan?

Ketiga, efeknya adalah image sebuah perguruan tinggi. Kalau ada orang tua ingin menguliahkan putra-putri mereka harus memilih kampus yang sesuai dengan partai atau caleg yang didukungnya. Publikasi sebuah universitas kelak akan menggunakan endorser atau bintang iklan seorang Legislator atau bahkan Presiden terpilih untuk ‘menggait’ calon mahasiswa mereka.

Keempat, imbas akhirnya adalah keberlanjutan dan masa depan perguruan tinggi. Bisa terjadi, sebuah perguruan tinggi dipersulit administrasi dan keuangannya karena dalam Pemilu tidak memilih Presiden yang terpilih. Atau, UGM ‘dicuekin’ atau tiap acara tidak dihadiri Menteri Pendidikan gara-gara dianggap membangkang. Padahal si Menteri Pendidikan itu alumni atau Guru Besar dari UGM. Jadi tidak lucu bukan?

Semoga bermanfaat!

[artikel ini dimuat di Koran Harian Kedaulatan Rakyat, Selasa, 26 Mei 2009, di halaman Pendidikan, kolom “Suara Mahasiswa”, ini link onlinenya.]
ditulis oleh Mishbahul Munir,
Mahasiswa Semester Akhir Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

One response to this post.

  1. sepanjang pengetahuan saya, UU tentang Pemilu adalah UU Nomor 10 Tahun 2008, bukan UU Nomor 11 Tahun 2008 seperti yang disebutkan dalam tulisan Anda.

    Saya setuju pada substansi dari tulisan ini cukup bagus dan membuka wawasan pembaca. Namun, saya sarankan Anda lebih teliti dalam menulis agar tidak terjadi pemahaman yang keliru.

    Mohon maaf kalau saya salah.

    Salam kenal: http://ruang-idea.blogspot.com/

    Misbah says: Terima kasih mbak Ida atas koreksinya. Saya mohon maaf atas kesalahan ini. Salam kenal juga.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: