Miris: Fakta Indekos dan Pergaulan Bebas di Jogja!

ilustrasi: benarkah yang terjadi seperti ini di Jogja yang katanya kota pelajar itu?

Pengalaman menarik ditemui penulis dalam beberapa kesempatan, yang semakin mengukuhkan hipotesis bahwa model pergaulan remaja di Yogyakarta cukup “bebas”. Pada suatu waktu, penulis menemukan alat-alat tes kehamilan berceceran di bilangan Jalan Babarsari.

Tak berselang lama, sebuah kabar menyatakan ditemukan banyak kondom yang menyumbat saluran air toilet di suatu fakultas. Terakhir, kabar yang tak kalah mencengangkan lagi, pada saat malam tahun baru kemarin, penjualan kondom di apotek-apotek meningkat drastis. Yogyakarta adalah kota pelajar. Banyak remaja yang datang untuk menuntut ilmu. Implikasinya, budaya masyarakat setempat untuk menyediakan jasa indekosan atau pondokan.

Sudah menjadi rahasia umum, kepedulian pemilik indekos terhadap aktivitas penyewa indekos menyebabkan ruang gerak tak pernah bisa diidentifikasi. Sederet alasan klasik yang mengemuka adalah menjaga privasi anak kos. Namun, argumen tersebut tak lebih dari cara pemilik untuk memasarkan kamar inde-kosannya. Tak bisa dibantah, preferensi yang berkembang dalam pembicaraan anak-anak rantau (terutama laki-laki) bahwa inde-kosan dengan peraturan yang cukup mengekang cenderung ditinggalkan. Beberapa konstruksi jender yang membedakan aturan antara laki-laki dan perempuan di pondokan.

Aturan yang berlaku pada pondokan perempuan biasanya lebih ketat. Berbeda halnya dengan pondokan laki-laki yang jauh lebih longgar, misalnya tidak adanya peraturan jam malam, bahkan “diperkenankan” tamu perempuan masuk kamar! Maka, tak heran dalam perkembangannya pergaulan antarlawan jenis di Yogyakarta, terutama di lokalisasi indekosan seperti daerah Seturan, Babarsari, dan Jalan Kaliurang, semakin bebas.

Aktivitas di indekosan sudah mengalami pergeseran, tidak lagi hanya berkutat pada diskusi, belajar kelompok, mendengarkan radio, atau melihat TV. Remaja sekarang sudah biasa melakukan kegiatan di luar norma kesusilaan, mulai dari nonton film biru sampai mabuk-mabukan, bahkan tak jarang “hang out” ke diskotek-diskotek atau “shaker-shaker (pencampur aneka minuman beralkohol). Aktivitas-aktivitas tersebut hanya “perangsang”, tahap selanjutnya adalah tindakan-tindakan kriminal yang sering bertebaran di media massa.

Pembunuhan keji, aborsi, perdagangan obat terlarang, perampokan, dan lain sebagainya adalah “output” dari kebebasan di indekosan yang kebablasan. Hendaknya fenomena “indekosan” ini ditangkap dengan sigap oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, untuk segera memberlakukan peraturan yang menertibkan secara jelas dan tegas.

Ruang abu-abu (“grey area”) akan memunculkan keleluasaan elemen masyarakat tertentu untuk melakukan tindakan main hakim sendiri yang cenderung anarkis, seperti yang terjadi beberapa tahun lalu. Beragamnya masyarakat terdiri atas berbagai kelompok dengan pluralisme gaya hidup dan aneka orientasi nilai multikultural, mendesak segera diberlakukannya sebuah peraturan perundang-undangan sebagai institusi mencari keadilan. Sebagaimana yang dituturkan Jurgen Habermas, dalam terpaan badai relativisme nilai-nilai dan meningkatnya risiko disensus dalam masyarakat, hukum dipandang sebagai sabuk pengaman terakhir bagi integritas sosial.

Mengacu pada konsep Habermas, hukum harus dipahami dalam konteks teori komunikasinya. Dalam artian, hukum di satu pihak mampu membuka ruang bagi tindakan-tindakan strategis, sehingga hukum memang dapat dijadikan alat paksa. Di samping itu, hukum pun harus dihasilkan dari konsensus rasional (harus “legitimate”). Dengan posisi tengahnya ini, hukum tidak hanya dapat dipahami dalam wawasan bahasa moral dan bahasa pergaulan yang dipakai oleh masyarakat luas, melainkan juga bahasa sistemis yang dipakai oleh negara dan pasar.

oleh ARIA GANNA HENRYANTO Mahasiswa Fakultas Ekonomi, UGM Yogyakarta, dimuat oleh Kompas, edisi Rabu, 22 Februari 2006.