30 Rekomendasi National Summit 2009 Bidang Ekonomi: UKM, Ketahanan Pangan, Infrastruktur, Revitalisasi Industri & Jasa, Energi, dan Transportasi


semoga saja ini bukan cuman sekedar lipstik pemerintah saja...

Forum National Summit yang berlangsung 29 hingga 31 Oktober 2009 dihadiri oleh sedikitnya 1.200 orang. National Summit yang dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut menghasilkan sedikitnya 30 rekomendasi bidang ekonomi. Menurut Menko Perekonomian Hatta Rajasa, sebagian hasil National Summit itu masuk dalam program 100 hari pemerintahan SBY. Hampir seluruh (mayoritas) rekomendasi berkaitan langsung dengan aturan perundang-undangan. Entah, apa makna dari ini. Yang jelas, menurut saya, ini membuktikan peraturan perundangan di Indonesia masih tumpang tindih dan tak beraturan.

Berikut rekomendasi Nasional Summit 209 tersebut:

Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM):
– Revitalisasi Kredit Usaha Rakyat melalui relaksasi persyaratan
– Revitalisasi pasar tradisional melalui pemberian lahan dan jaminan pemasaran
– Penyelesaian RUU Lembaga Keuangan Mikro

Bidang Ketahanan Pangan:
– Review aturan tentang ketersediaan lahan dan tata ruang
– Penguatan infrastruktur
– Pembentukan lembaga pembiayaan pangan dan pertanian
– Pengembangan teknologi rekayasa genetika

Bidang Infrastruktur:
– Menerbitkan perpu untuk mempercepat proses pengadaan tanah
– Perbaikan skema kemitraan pemerintah dan swasta, a.l revisi Perpres No. 67/2005
– Pembentukan lembaga pembiayaan infrastuktur
– Revitalisasi peran pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur

Revitalisasi Industri dan Jasa:
– Perbaikan kinerja PLN dengan meminimalkan frekuensi pemadaman listrik hingga 0%
– Perbaikan kinerja PGN agar suplai pasokan gas ke industri memadai
– Revisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan
– Modernisasi pelabuhan Tanjung Priok, Cirebon, dan Tanjung Mas menjadi pelabuhan internasional
– Pembangunan transportasi kereta api kontainer
– Revitalisasi Keppres No. 54/2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang
– Optimalisasi kemampuan LPEI sebagai lembaga pembiayaan ekspor dan kebijakan penggunaan rupiah untuk transaksi
– Harmonisasi bea masuk sebagai instrumen pengembangan industri untuk menarik investasi
– Percepatan proses memulai usaha dari 60 hari menjadi 40 hari
– Fungsi Ditjen Pajak dibatasi pada fungsi eksekutif saja
– Penataan pasar modern dan tradisional

Bidang Energi:
– Menjamin pasokan energi melalui penerbitan berbagai peraturan, seperti revisi Perpres No. 71/2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu
– Penyelesaian masalah tumpang tindih peraturan
– Penerbitan peraturan Menkeu tentang insentif kemanfaatan renewable energy (energi terbarukan) berupa keringanan pajak
– Penerbitan perpres untuk penurunan pajak dalam jang waktu 15 tahun untuk pembangkit listrik tenaga panas bumi
– Pembentukan direktorat jenderal energi baru dan terbarukan di departemen ESDM

Bidang Transportasi:
– Penyusunan blue print transportasi multimoda dan penyelesaian kerangka regulasi logistik
– Menyusun jaringan transportasi laut yang terintegrasi untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua
– Peningkatan pelayanan angkutan umum massal di kota-kota besar

Sumber: saya olah dari berbagai sumber, terutama dari Koran Bisnis Indonesia, 30 Oktober 2009.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: